Akses Penduduk terhadap Kesehatan Modern di Petungkriyono

Tulisan ini saya unduh dari laporan penelitian yang pernah dilakukan selama dua minggu di Dukuh Rowo, Desa Tlogopakis, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan.

Dukuh Rowo adalah salah satu dukuh dari tujuh dukuh di desa Tlogopakis, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Adapun dukuh-dukuh yang lain adalah Kambangan, Tlogopakis, Sipetung, Totogan, Karanggondang, dan Sawangan. Dukuh Rowo berbatasan dengan Kambangan yang terletak di sebelah utara, sedang Tlogopakis terletak di sebelah barat dan letaknya lebih rendah dari Rowo. Dukuh Rowo terdiri dari sekitar 66 KK (kepala keluarga) dan dipimpin oleh seorang kepala dukuh yang disebut Pak Bahu (dibaca: Bau). Pak Bahu yang memimpin saat ini adalah Pak Bahu Sudarmo. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan peternak. Di Rowo terdapat satu jalan utama yang membelah dukuh. Jalan utama tersebut adalah jalan berbatu yang sungguh tidak rata sama sekali, hanya sedikit yang diaspal yaitu jalan yang berdekatan dengan Kambangan.

Petungkriyono adalah salah satu dari dua Kecamatan terisolasi di Jawa Tengah selain Karimun Jawa (Semedi, 2006: 128), meskipun tidak dijelaskan dengan seksama kriteria-kriteria tertentu sehingga Petungkriyono termasuk didalamnya. Kategorisasi suatu komunitas atau suku bangsa diklasifikasikan sebagai kelompok masyarakat terasing, selain mereka tinggal di suatu lokasi yang jauh dari jangkauan alat transportasi, biasanya juga terkait dengan proses akultrurasi dan sikap mereka terhadap inovasi (Poerwanto, 2006: 6). Permasalahan kesehatan (dalam konteks modern) dapat dimasukkan ke dalam kriteria tersebut sehingga Petungkriyono pantas dikategorikan sebagai salah satu Kecamatan terisolasi atau terasing di Jawa Tengah. Tulisan atau laporan ini akan membahas kesehatan secara umum terutama bagaimana fungsi dari fasilitas infrastruktur - termasuk tenaga-tenaga medis - kesehatan modern itu sendiri dimanfaatkan sedemikian rupa oleh penduduk di Petungkriyono khususnya di Rowo. Sebaliknya juga melihat sejauh mana persepsi masyarakat setempat (local knowledge) dalam kaitannya dengan institusi kesehatan tradisional vis a vis institusi kesehatan modern.

Faktor Geografis dan Sarana Transportasi

Sebelum jauh berbicara mengenai keberadaan kesehatan modern di Petungkriyono (Rowo), saya akan mengulik sedikit mengenai sarana dan prasarana (fisik) yang ada di Petungkriyono secara umum. Sarana dan prasarana (fisik) ini secara tidak langsung sangat terkait dengan akses kesehatan modern yang ada di sana. Termasuk sarana dan prasarana yang ada di Petungkriyono tersebut juga ditentukan oleh topografi wilayah Petungkriyono.

Selain budaya yang memang berkembang diantara penduduk, sarana dan prasarana transportasi sangat riskan mempengaruhi mereka dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan modern. Kondisi jalan yang berbahaya – berbatu dengan tanjakan dan turunan curam serta belum sepenuhnya diaspal serta sisi jalan yang menyerupai jurang – secara tidak langsung berpengaruh besar terhadap kesediaan penduduk untuk memeriksakan diri di Puskesmas atau polindes. Apalagi jarak antara dukuh dengan tempat pelayanan kesehatan seperti Puskesmas sungguh jauh. Jarak antara rumah warga dengan salah satu dari dua tempat fasilitas kesehatan tersebut kira-kira 30 menit jalan kaki dalam versi mereka sendiri, atau kira-kira hampir satu jam bagi orang umum. Kondisi seperti ini lebih diperparah dengan minimnya alat transportasi umum yang menjangkau atau menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lain yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk setempat.

Doplak[1] adalah satu-satunya sarana transportasi umum di seluruh Tlogopakis yang dapat menghubungkan penduduknya dengan dunia di luar mereka. Keberadaan doplak ini tidak pasti setiap saat, penduduk harus menunggu lama untuk menggunakan doplak. Doplak juga hanya beroperasi tidak lebih dari tiga kali dalam sehari dengan jarak tempuh antara Tlogopakis dengan Kecamatan Doro. Sedang jarak tempuh doplak antara Tlogopakis – Doro adalah sekitar 4 jam, belum terhitung ngetem menunggu penumpang. Kondisi doplak pun tidak merepresentasikan sebuah alat transportasi yang nyaman dan aman untuk penduduk (baca: pasien) apabila seumpamanya ingin berobat ke Puskesmas. Terbatasnya jumlah doplak serta tidak adanya alternatif transportasi selain doplak sungguh berperan dalam akses penduduk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Petungkriyono. Tidak mengherankan apabila telah banyak pasien yang meninggal dalam perjalanan menuju Puskesmas, disatu sisi karena memang telah terlambat ditangani secara medis modern, pun secara tidak langsung pengaruh dari sarana dan prasarana transportasi yang langka, tidak nyaman dan aman.

Kendala fisik berupa faktor geografis alam dan sarana transportasi di wilayah kerja bidan Polindes ini mempengaruhi kinerja mereka sebagai “penjemput bola” kepada warga yang sakit. Setidaknya hal tersebut berimbas terhadao frekuensi bidan berkunjung ke dukuh-dukuh lain yang notabene jauh dari tempat menetapnya. Bukan rahasia umum kalau bidan hanya sekali dalam sebulan berkunjung ke dukuh tertentu yaitu ketika hari pelaksanaan kegiatan Posyandu saja. Hal ini tentu saja semakin menambah kepercayaan masyarakat terhadap dukun, sebaliknya kurang menerima keberadaan tenaga medis serta mempengaruhi upaya masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan modern. Salah satu ekses yang selalu terjadi tiap tahun di Petungkriyono adalah kematian ibu dan bayi[2] dalam perjalanan mereka untuk merujuk ke Puskesmas.

Seharusnya jarak tempuh yang jauh antara rumah penduduk dengan tempat-tempat pelayanan kesehatan bisa dikurangi dengan fasilitas jalan yang baik, serta sarana angkutan yang nyaman dan aman. Sehingga tidak lagi ada atau setidaknya bisa dikurangi jumlah kematian ibu dan bayi (dibaca: pasien) di perjalanan mereka menuju tempat pelayanan kesehatan modern (Puskesmas) terdekat.

Faktor Budaya dan Kelangkaan Institusi Medis Modern

Kendala budaya menjadi salah satu faktor penting yang terkait dengan upaya masyarakat setempat untuk mendapatkan akses kesehatan modern. Masih kental kepercayaan masyarakat dukuh Rowo dan sekitarnya untuk tidak memanfaatkan jasa bidan, perawat atau dokter, apalagi datang berobat ke puskesmas, karena sungguh memalukan apabila penduduk lain menganggap mereka mengidap penyakit yang parah. Mendapatkan perawatan di puskesmas dianggap terpapar penyakit parah dan tidak bisa disembuhkan. Perasangka dan tuduhan tidak langsung yang berkembang di dalam masyarakat dapat menyebabkan warga tersebut dijauhi. Dalam lingkungan pedesaan yang masyarakatnya merupakan gemeinschaft, yang berdasar atas hubungan emosional-personal antar individu yang saling mengenal secara face to face, maka kondisi seperti itu tidak diinginkan sama sekali oleh setiap warga karena mereka memang memerlukan orang lain di sekitarnya untuk kelangsungan hidup.

Tidak heran apabila ketika sakit atau memerlukan pertolongan secara medis (modern), mereka lebih memilih untuk dirawat di rumah daripada puskesmas ataupun polindes (poliklinik desa). Bidan ataupun perawat lebih baik dipanggil ke rumah sehingga tidak ada orang lain yang mengetahui mereka sakit. Uniknya, bidan sebagai satu-satunya tenaga medis modern setempat bisa dipanggil melalui layanan pengiriman sms handpone (short message service), namun apabila letak tempat tinggal bidan jauh maka salah satu anggota keluarga menjemput dengan sepeda motor. Bidan yang datang ke rumah warga karena di-sms juga sering memakai jasa ojek sepeda motor, nantinya sudah tentu biaya ngojek akan diganti oleh keluarga tersebut.

Keberadaan tenaga medis modern seperti bidan, perawat bahkan dokter seharusnya ditambah setiap desa. Dua orang bidan dalam desa Tlogopakis dirasa sangat kurang untuk menangani seluruh penduduk di tujuh Dukuh dalam desa Tlogopakis. Tugas bidan sebagai petugas kesehatan profesional untuk membantu setiap proses persalinan akan lebih maksimal ketika bidan tidak harus direpotkan dengan tugas pelayanan kesehatan umum kepada penduduk (pasien). Tidak ada tenaga perawat apalagi dokter umum yang bertugas secara formal di desa Tlogopakis dan desa-desa lainnya di Kecamatan Petungkriyono. Tenaga dokter dan perawat hanya ditempatkan di Kecamatan yang notabene merupakan tempat satu-satunya Puskesmas berada.

Poliklinik desa (polindes) di Tlogopakis hanya dua buah disesuaikan dengan jumlah bidan yang bertugas di sana. Poliklinik desa ini berfungsi sebagai pos kesehatan di masing-masing wilayah kerja bidan. Di Tlogopakis polindes terdapat di salah satu ruangan kantor Kelurahan, tepatnya di samping aula (hall) yang biasanya dipakai untuk pelaksanaan kegiatan posyandu. Bidan yang bertugas di polindes ini menetap di samping ruang polindes tersebut bersama salah satu warga yang menjadi pembantunya. Poliklinik desa Sipetung yang menjadi wilayah kerja bidan untuk dukuh Sipetung itu sendiri, Totogan, Karanggondang dan Sawangan, terletak di salah satu ruangan dalam rumah salah satu warga, dan polindes ini hanya berupa satu ruangan yang tidak terlalu besar yang sekaligus merupakan tempat tinggalnya. Memperihatinkan memang karena bidan tinggal dan menetap di tempat yang menjadi ruang kerjanya. Obat-obatan serta perlengkapan medis pun ditaruh dalam ruangan polindes dan juga kamar bidan tersebut.

Kelangkaan tenaga perawat dan dokter umum dalam setiap desa (apalagi dukuh), secara tidak langsung memperkuat kepercayaan masyarakat akan peran sentral dari seorang dukun untuk memberikan pertolongan medis. Meskipun bidan di Tlogopakis dilatih pengetahuan dasar mengenai keperawatan dan tindakan medis umum, namun keberadaan bidan yang selalu berganti setiap periode tertentu secara tidak langsung juga berdampak pada proses adaptasi dan sosialisasi mereka di masyarakat. Tentu saja adaptasi dan sosialisasi ini memerlukan waktu dan tidak selamanya berjalan mulus, masyarakat pun harus mulai membiasakan diri mereka dengan tenaga-tenaga kesehatan baru yang notabene berbeda sama sekali dengan yang sebelumnya. Hubungan-hubungan emosional masih kental di masyarakat Petungkriyono, sehingga apabila merasa tidak cocok dengan praktik dan kerja tenaga kesehatan baru dia bisa saja beralih kembali ke dukun.

Dua orang bidan yang bertugas di desa Tlogopakis adalah Silvy dan Mudrikah. Mereka berdua ditempatkan sejak bulan Agustus tahun 2007. Silvy bertugas untuk wilayah Rowo, Kambangan dan Tlogopakis; sedang Mudrikah bertugas di wilayah Sipetung (yang juga menjadi tempat tinggalnya), Totogan, Karanggondang dan Sawangan. Sungguh aneh ketika mengetahui bahwa selama enam bulan sejak masa tugasnya bidan Silvy di Tlogopakis tidak pernah sama sekali membantu persalinan seorang warga baik itu di Tlogopakis, Kambangan ataupun Rowo. Berbeda dengan bidan Mudrikah, mungkin sudah tidak terhitung berapa orang warga yang ditolong melahirkan, bahkan termasuk warga dari dukuh-dukuh di luar Tlogopakis.

Dukun: Sosok dan Perannya Belum Tergantikan

Keberadaan dukun (beranak/bayi) di wilayah kerja dua orang bidan ini sangat berpengaruh terhadap kinerja mereka. Di wilayah kerja bidan Silvy, tepatnya di Tlogopakis dan Kambangan terdapat masing-masing seorang dukun. Sedang di wilayah kerja bidan Mudrikah tidak ada seorang pun dukun. Dukun di Tlogopakis bernama Chasmikah – akrab dipanggil Mikel – sedang dukun di Kambangan adalah Tasmi.

Dua orang dukun bayi tersebut telah berpraktik lama jauh sebelum keberadaan bidan di Tlogopakis. Tasmi sendiri sudah menjadi dukun selama kurang lebih delapan belas tahun, dan sampai sekarang masih menjadi tujuan utama warga yang melahirkan. Bidan hanya dipanggil ketika ibu yang melahirkan mengalami pendarahan yang tidak bisa diatasi oleh dukun, atau ketika memerlukan tindakan medis modern seperti menjahit luka, pemotongan tali pusar yang steril atau pemberian vitamin penambah darah kepada ibu yang melahirkan.

Biasanya seluruh proses persalinan dikerjakan sendiri oleh dukun. Ketika waktu persalinan tiba, tidak seorang pun diperbolehkan berada di dalam ruangan kecuali hanya dia berdua dengan perempuan yang akan melahirkan. Proses persalinan sama sekali dikerjakan secara tradisional, dengan memijat dan mengurut di beberapa bagian tubuh (perut) perempuan hamil. Ketika bayi lahir, dia sendiri yang biasanya memotong tali pusar bayi, menghentikan pendarahan ibu, sampai memandikan bayi. Perawatan ibu dan bayi selanjutnya dilakukan selama dua belas hari sejak hari pertama melahirkan. Dukun setiap dua kali sehari selama dua belas hari melakukan ’kontrol’ terhadap kesehatan ibu dan bayinya dengan memberikan pijatan atau sentuhan pada bagian tertentu perut ibu, serta memberikan minuman jamu dari ramuan-ramuan yang dibuat sendiri olehnya. Dukun memperoleh bayaran sebesar Rp 150.000,- sampai Rp 200.000,- dari hasil membantu persalinan seorang warga dan termasuk perawatan ibu dan bayi selama dua belas hari setelah proses persalinan.

Satu hal lain yang menarik dari keberadaan dukun di Rowo adalah aktifitasnya setiap kliwon berkeliling kampung ke rumah setiap wanita hamil. Sambil berkeliling dia membawa minuman jamu hasil buatannya sendiri untuk diberikan kepada mereka dan anak-anak kecil. Dukun tersebut melakukan ’kontrol’ terhadap para wanita hamil, terutama keberadaan kandungan mereka dan tentu saja anak kecil yang mereka miliki. Dukun biasanya memegang perut wanita hamil dan memijat, mengurut di beberapa bagian perutnya, sedang anak-anak kecil diberi minum jamu masing-masing sebanyak tiga sendok makan. Pemeriksaan terhadap kandungan oleh dukun tersebut tidak tergantung pada usia kandungan. Usia kandungan yang baru seminggu pun diperiksa oleh dukun, dan yang terutama tentu saja kandungan yang mendekati waktu persalinan.

Para wanita hamil tersebut mengakui merasa lebih segar dan sehat setelah kandungan mereka diperiksa oleh dukun. Anak-anak pun selalu suka meminum jamu yang diberikan kepada mereka.[3] Dengan aktifitas ’kontrol’ yang selalu dilakukan setiap minggu, kita tidak bisa menyangsikan kalau dukun bayi mengetahui (pasti) jumlah wanita hamil di dukuh tempatnya berada. Dukun secara tidak langsung mengetahui usia kandungan tiap wanita hamil dan juga waktu persalinannya.[4] Dia tidak pernah mengajukan diri untuk membantu persalinan seorang warga karena memang setiap warga selalu memintanya untuk membantu persalinan mereka.

Keberadaan dukun diakui atau tidak memang secara tidak langsung memposisikan bidan menjadi nomer dua untuk urusan membantu persalinan warga. Bidan juga sangat menyadari kondisi masyarakat masih seperti itu namun sebagaimana diakui sendiri oleh bidan Silvy, memerlukan waktu untuk mengubah persepsi dan kesadaran masyarakat mengenai arti pentingnya akses pelayanan kesehatan modern. Dia pun selama ini juga ’bekerja sama’ dengan dukun untuk membantu masyarakat yang melahirkan, meskipun tugas utama tetap dipercayakan kepada dukun setempat.

Lain bidan Silvy, lain pula dengan bidan Mudrikah. Bidan Mudrikah sebaliknya tidak mengalami kendala sebagaimana dialami bidan Silvy terkait keberadaan dukun bayi yang ada di wilayah kerjanya. Mudrikah selalu membantu persalinan setiap warga di wilayah kerjanya, bahkan warga dukuh-dukuh dari desa tetangga juga memanfaatkan tenaganya.[5] Sesuai dengan pengakuannya sendiri, tidak ada satu pun dukun di wilayah kerjanya sehingga dia pribadi yang langsung menangani proses persalinan warga.

Kader Posyandu: Pemberdayaan Penduduk Lokal

Pemanfaatan tenaga kader-kader kesehatan penduduk lokal bidan sebelumnya menjadi cara terbaik untuk membantu meringankan tugas bidan baru di Kecamatan Petungkriyono, khususnya di Desa Tlogopakis. Setidaknya bidan baru tidak perlu bersusah payah memberikan pelatihan tugas-tugas mereka. Pelatihan dan pengkaderan penduduk lokal menjadi tenaga kesehatan (baca: kader posyandu) yang membantu tugas bidan dilaksanakan di Puskesmas. Pelatihan dan pengkaderan ini diberikan selama tiga sampai empat kali dalam setahun, namun tahun 2007 yang lalu hanya dua kali. Dokter, perawat dan bidan Puskesmas yang melatih mereka, namun sering tidak jauh berbeda dengan pelatihan-pelatihan sebelumnya.

Penduduk lokal yang menjadi kader kesehatan memang khusus membantu bidan dalam kegiatan pelaksanaan posyandu setiap bulannya. Posyandu Melati merupakan nama dari kelompok posyandu di Rowo dan mempunyai dua orang kader posyandu. Tarsumi dan Tuyipah adalah dua orang kader posyandu Melati Rowo, dan Tuyipah ditunjuk menjadi ketua posyandu Melati di Rowo. Pelaksanaan posyandu di Rowo selalu bersamaan dengan waktu pelaksanaan posyandu di Kambangan yaitu pada tanggal 12 setiap bulan. Ada tiga orang kader posyandu di Kambangan yang membantu tugas bidan yaitu Harni, Sarkiyem dan Sukinah. Pelaksanaan kegiatan posyandu di Rowo dan Kambangan bersamaan karena letak kedua dukuh tersebut berdekatan satu sama lain, sehingga bidan bisa lebih menghemat waktu dan tenaga. Pelaksanaan posyandu di kedua dukuh tersebut selalu diawali di Kambangan, setelah selesai baru bidan pergi ke Rowo untuk kegiatan yang sama.

Tlogopakis sendiri juga mengadakan kegiatan posyandu setiap bulan di salah satu ruangan (hall) di kantor Kelurahan Tlogopakis. Bedanya kegiatan posyandu di Tlogopakis tidak dilaksanakan pada tanggal tertentu setiap bulannya sebagaimana Kambangan dan Rowo. Kegiatan posyandu di Tlogopakis setiap bulan memang lebih mudah dan efektif, karena bidan berdomisili di Tlogopakis, dalam artian bidan tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk pelaksanaan kegiatan posyandu, sehingga tidak masalah dilaksanakan pada tanggal berapapun setiap bulannya. Di Tlogopakis bidan juga mempunyai tiga orang kader posyandu yaitu Saonah, Kartinem, dan Karni. Selain tiga orang kader posyandu ini, bidan juga mempunyai seorang pembantu (rumah tangga) yang tinggal bersamanya di ruangan samping tempat praktiknya.

Ruangan (hall) untuk kegiatan posyandu di Tlogopakis memang berukuran lebih besar berbentuk L, daripada ruangan rumah (ruang tamu) yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan posyandu di Rowo. Meskipun lebih besar namun ruangan tersebut sungguh tidak merepresentasikan tempat untuk pelaksanaan kegiatan kesehatan karena kondisi ruangan yang memperihatinkan. Sebagian besar jendela ruangan rusak dan tidak mempunyai kaca, sementara langit-langit ruangan bolong di beberapa tempat, dan lantai ruangan yang jauh dibilang bersih. Di salah satu pojok ruangan tersebut terdapat sebuah drumset tua yang sudah rusak dan membuat kondisi ruangan semakin berantakan dengan kursi-kursi plastik yang tidak tertata dengan rapi.

Kegiatan posyandu lebih diperuntukkan bagi kesehatan ibu dan anak (bayi). Kegiatan posyandu di kalangan anak lebih difokuskan pada pemberian imunisasi terhadap anak balita (bawah lima tahun). Imunisasi yang diberikan kepada anak balita adalah imunisasi tetanus dan campak. Imunisasi[6] campak diberikan kepada bayi yang berumur tidak lebih dari sembilan bulan, sedang imunisasi tetanus untuk bayi yang berumur dua belas bulan. Posyandu untuk para ibu hamil lebih difokuskan pada pemeriksaan kandungan dan pemberian informasi mengenai konsumsi gizi untuk menjaga kesehatan bayi dalam kandungan. Dalam setiap kegiatan posyandu masing-masing bayi yang dibawa mendapatkan susu dan makanan tambahan berupa biskuit secara cuma-cuma. Pemberian makanan tambahan pengganti Asi yaitu bubur diperuntukkan kepada bayi yang berumur enam bulan sampai bayi berumur satu tahun. Sedang untuk makanan tambahan berupa roti diberikan kepada bayi yang berumur satu tahun sampai umur lima tahun.[7]

Tugas kader posyandu umumnya menimbang bayi, mengukur berat badan bayi, membagikan roti (biskuit) yang merupakan MPA (makanan pengganti Asi), serta membantu mencatat hasil kegiatan posyandu setiap bulannya. Ketua kader bahkan diserahi sebagian tugas dan tanggung jawab bidan dalam mencatat perkembangan kegiatan posyandu yang telah dilakukan, termasuk juga menyediakan (baca: menjual) pilihan alat bantu KB para pasangan suami isteri (pasutri) dan untuk wanita usia subur-pasangan usia subur (WUS-PUS). Tidak jarang juga ketua kader posyandu yang membawa buku laporan bulanan pelaksanaan posyandu ke Puskesmas apabila bidan berhalangan. Adanya kader-kader posyandu ini sangat membantu bidan, terutama di dukuh-dukuh yang letaknya jauh dari bidan atau tenaga kesehatan yang ada sehingga dimungkinkan dapat mengganti peran bidan apabila berhalangan.

Dari catatan kegiatan posyandu yang dibuat oleh ketua kader Posyandu kita akan dapat mengetahui berbagai macam informasi terutama yang menyangkut ibu dan anak di dukuh setempat. Berikut ini adalah beberapa catatan yang dibuat oleh Tuyipah sebagai ketua kader Posyandu Melati Dukuh Rowo. Pada bulan Januari 2008 terdapat lima belas bayi balita (bawah lima tahun) di Rowo (Registrasi Anak Balita Dalam Wilayah Kerja Posyandu Januari-Desember 2008). Jumlah peserta kegiatan posyandu pada tanggal 12 Januari 2008 adalah sebanyak empat puluh satu orang (Data WUS-PUS Dalam Wilayah Kerja Posyandu Januari-Desember 2008). Sedang jumlah wanita hamil hasil pencatatan dan pendataan kegiatan posyandu tanggal 12 Januari 2008 adalah hanya satu orang wanita hamil yaitu Nyonya Wahyuni. Nyonya Wahyuni disebutkan menjalani kehamilan yang kedua (Registrasi Ibu Hamil Dalam Wilayah Kerja Posyandu Januari-Desember 2008). Pada kegiatan posyandu yang pertama tahun 2008 ini, jumlah bayi yang diimunisasi hanya dua orang. Dua orang bayi tersebut adalah Zaenal Arif putra dari pasangan suami isteri Wahidin dan Tadmiati, satunya adalah M. Sofian putra dari pasangan suami isteri Kasmadi dan Ruswati (Registrasi Anak Balita Dalam Wilayah Kerja Posyandu Januari-Desember 2008).

Pilihan alat KB (keluarga berencana) untuk wanita usia subur-pasangan usia subur (WUS-PUS) warga Rowo bisa didapatkan pada Tuyipah yang menjadi ketua kader Posyandu Melati. Alat KB yang banyak dipilih oleh WUS-PUS di Rowo adalah pil KB. Menurut catatan dalam buku posyandu tersebut terdapat tiga puluh satu orang wanita Rowo yang menggunakan pil KB, sedang wanita yang memakai alat KB implan sebanyak tujuh orang. Untuk alat KB implan hanya bisa dilakukan di Puskesmas, sedang KB suntik bisa dilakukan di Polindes Tlogopakis oleh bidan Silvy. Pil KB banyak dipilih oleh para WUS-PUS karena mudah didapatkan di posyandu Melati, meskipun memang untuk pemakaian alat KB harus sesuai dengan kecocokan masing-masing orang.

Keberadaan kader-kader Posyandu ini layaknya upaya pemberdayaan orang lokal dalam bidang kesehatan modern, meskipun tugas dan tanggung jawab mereka lebih pada membantu bidan. Seharusnya melalui kader-kader posyandu ini – secara bertahap – diupayakan peningkatan kesadaran warga akan arti pentingnya pemanfaatan akses-akses kesehatan modern yang sudah ada. Terlepas dari kelangkaan jumlah dan letaknya yang jauh, pemaksimalan upaya warga untuk mengakses Polindes, jasa bidan dan Puskesmas sewajarnya tidak mendapatkan kendala yang berarti. Warga setempat termasuk dalam kriteria keluarga miskin yang berarti memperoleh “JPS” (jaringan pengaman sosial) ataupun asuransi kesehatan (Askes)[8] yang tidak mewajibkan mereka untuk membayar biaya pengobatan. Tenaga-tenaga kesehatan yang ada di Petungkriyono seperti dokter, perawat dan bidan pun membenarkan hal tersebut bahwa mereka tidak dibenarkan untuk meminta ongkos perawatan kepada warga yang termasuk dalam kategori keluarga miskin.

Kendala budaya yang kuat berakar di masyarakat – yang menghalangi warga untuk memperoleh akses kesehatan (modern) – bisa sedikit demi sedikit dirubah, dengan kerjasama antara pemerintah (melalui Puskesmas) dengan tokoh-tokoh lokal setempat seperti Kepala Desa, Pak Bahu, tokoh agama, guru dan tokoh intelektual desa, serta kader posyandu untuk selalu mengkampanyekan (baca: menginformasikan) pentingnya memperoleh perawatan kesehatan secara modern. Dukun pun tidak menutup kemungkinan diberikan pelatihan cara-cara pertolongan dan perawatan (modern) untuk mengurangi resiko ketika membantu persalinan warga.

Referensi Tambahan

Semedi, Pujo. 2006. Petungkriyono – Mitos Wilayah Terisolir – Dalam Heddy Shri Ahimsa Putra (Editor). Esei-Esei Antropologi Teori, Metodologi&Etnografi. Yogyakarta: Kepel Press.

Poerwanto, Hari. 2006. Dinamika Hubungan Antar Suku Bangsa-Hand Out. Yogyakarta.

---

[1] Doplak merupakan kendaraan pick up (bak terbuka) untuk mengangkut orang, barang belanjaan, ataupun benda-benda lain seperti kayu hutan, pupuk, bahkan ternak. Penumpang umumnya duduk atau berdiri di bak terbuka belakang bersama kenek dan barang-barang, sedang di kursi depan samping sopir duduk maksimal tiga orang penumpang.

[2] Menurut informasi dari Dokter Faishol (Kepala Puskesmas), jumlah kematian ibu dan bayi pada tahun 2007 dalam perjalanan untuk merujuk ke Puskesmas adalah sekitar 30 orang dalam Kecamatan Petungkriyono. Sayang sekali saya tidak diizinkan untuk melihat catatan tertulis Puskesmas mengenai jumlah kematian ibu dan bayi di Petungkriyono. Wawancara dengan Faishol, Senin 21 Januari 2008.

[3] Wawancara dengan Sumini, Rabu 23 Januari 2008.

[4] Wawancara dengan Tasmi, Sabtu 19 Januari 2008.

[5] Wawancara dengan Mudrikah, Senin 28 Januari 2008.

[6] Imunisasi tidak hanya dilakukan pada saat pelaksanaan posyandu, terdapat juga kegiatan imunisasi lain yang diperuntukkan kepada anak-anak sekolah seperti PIN (Pekan Imunisasi Nasional) dan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah). Untuk kegiatan PIN dan BIAS ini, tidak jarang dokter dan perawat Puskesmas ikut “turba” membantu dan berpartisipasi meringankan tugas bidan.

[7] Wawancara dengan Tuyipah (ketua kader Posyandu Melati Dukuh Rowo), Sabtu 19 Januari 2008.

[8] Kriteria keluarga miskin yang termasuk dalam program JPS atau Askes untuk Keluarga Miskin memang harus bisa ditunjukkan dengan kartu identitas tertentu yang bisa membebaskan setiap warga dari semua biaya pengobatan. Sebagian besar warga memang belum mempunyai kartu tersebut, dan kenyataannya hampir tidak pernah warga diminta untuk membayar meskipun mereka belum mempunyai kartu JPS dan Askes tersebut.

lovely gambilangu children of mine

inilah mereka para anak2ku yang selalu ingin ketemui.. anak2 yang menurutku wonderful,tough,cute...kalau kalian pernah mendengar Gambilangu a.k.a GBL (dibaca:ji bi el) dari sanalah mereka berasal.di sana mereka hidup.mereka adalah anak2 asli GBL,anak2 dari sebuah tempat yang dianggap "sampah"oleh sebagian besar masyarakat.tempat yang tidak mungkin mau didatangi oleh umumnya masyarakat.kalo kalian wonder or even curious where GBL is..??anyway,GBL tu letaknya di perbatasan semarang-kendal,berdampingan persis dengan terminal Mangkang Semarang.uhm,actually GBL ada yang masuk wilayah semarang dan sebagian lagi masuk wilayah kendal,honestly anak2ku yg difoto tu anak2 GBL Kendal.mereka tidak seperti anak2 kebanyakan.kehidupan mereka "keras" dalam arti yang sebenarnya.baik dari segi psikologis maupun sosial...tp walo begitu ga mematikan semangat hidup mereka untuk tetap survive n berusaha menunjukkan kemampuan mereka tidak kalah dengan anak2 yang mengalami nasib yang mungkin lebih baik dari mereka...

Nasionalisme Indonesia: Barang Dagangan atau Kendaraan Politik?
Indonesia sebagai sebuah bangsa (nation) ternyata lahir dari akibat imperialisme dan kolonialisme bangsa barat. Bahkan penemuan kata Indonesia yang kemudian kita sebut sebagai nation Indonesia merupakan ciptaan dari orang luar. Penemuan kata Indonesia tersebut terjadi pada pertengahan abad sembilanbelas yang jelas-jelas merupakan babak baru dalam imperialisme dan kolonialisme bangsa barat (Belanda) di Nusantara. Bangsa Belanda yang menjajah Indonesia menyebut tanah jajahannya dengan Indische atau Netherlands-Indie atau Hindia Belanda.
Sebagaimana dituturkan oleh Fischer, pada tahun 1850 seorang yang berbangsa Inggris Earl menyebut penduduk yang mendiami Indian Archipelago atau Malayan Archipelago dengan Indunesians, atau Malaya-nesians. Ditambahkan pula olehnya bahwa pada tahun yang sama seorang berkewarganegaraan Inggris lain bernama Logan untuk pertama kalinya menyebutnya sebagai Indonesia. Seorang Etnolog bangsa Jerman yang bernama Bastian pada tahun 1884 secara resmi memberi judul INDONESIA untuk bukunya mengenai kepulauan tersebut (dalam Stoddard, 1966: 275). Dewasa ini umumnya kita mengetahui peran dari Bastian dalam menyumbang istilah Indonesia untuk menyebut wilayah kepulauan bekas jajahan Belanda. Hal ini terlepas dari perspektif lain seperti kesamaan bahasa, ras, geopolitik, dan persamaan-persamaan lain karena akan sungguh berbeda seperti Indonesia yang kita tahu sekarang ini.
Pada dasawarsa akhir abad sembilanbelas, tepatnya ketika dimulainya pelaksanaan politik etis setelah kegagalan tanam paksa, pemahaman mengenai kebangsaan mulai tumbuh di nusantara (Indonesia) dan dipelopori oleh para kaum cendekiawan yang notabene mendapat kesempatan mengenyam pendidikan. Trilogi politik etis – menyangkut edukasi, irigasi dan imigrasi - setidaknya memberi pengaruh kepada upaya perbaikan terhadap negeri jajahan, meskipun praktiknya tetap untuk mengeruk sumber daya negeri jajahan. Belanda mempunyai peran yang tidak sedikit dalam memperkenalkan paham kebangsaan ini kepada rakyat pribumi (inlander) dengan mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat. Pada tahun 1893 didirikan Eerste Klass Inlandsche Scholen (Sekolah Bumiputera Angka Satu) yang dikhususkan untuk rakyat pribumi kalangan bangsawan dan priyayi, dan Tweede Klass Inlandsche Scholen (Sekolah Bumiputera Angka Dua) untuk rakyat pribumi yang miskin. Perluasan pendidikan kepada bumiputera resmi merupakan produk dari politik etis. Pendidikan ini tidak hanya untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah bagi pemerintah dan kegiatan bisnis swasta Belanda, tetapi juga menjadi alat utama untuk “mengangkat” derajat bumiputera dan menuntun mereka menuju modernitas serta “persatuan Timur dan Barat” (Shiraishi, 1997: 37). Harus dicatat pula peran dari orang Cina baik keturunan maupun totok dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, dengan mendirikan sekolah dan pembentukan organisasi Tionghoa pada dasawarsa awal abad duapuluh, seiring merebaknya semangat nasionalisme Cina yang dicetuskan pada tahun 1911 oleh Sun Yat Sen. Organisasi Tionghoa yang terkenal seperti THHK (Tiong Hoa Hwee Koan) mendirikan sekolah dan mendatangkan guru-guru dari Cina untuk mengajar bahasa Cina dan kebudayaan Cina bagi anak-anak Cina.
Pendirian sekolah dan organisasi baik disadari atau tidak memicu rakyat pribumi untuk melakukan pergerakan dan resistensi terhadap pemerintah yang berdaulat. Pada awal abad dua puluh, tepatnya pada 1908 muncul Boedi Oetomo sebagai organisasi pertama rakyat pribumi. Boedi Oetomo bukan sejatinya organisasi pergerakan nasional karena masih bersifat lokal (Jawa), pun Boedi Oetomo adalah organisasi sosial yang bersifat kooperatif dengan pemerintah yang berwenang. Keberadaaan Boedi Oetomo ini setidaknya merangsang organisasi-organisasi pergerakan sosial politik yang bersifat nasional seperti SI (Sarekat Islam), kemudian disusul IP (Indische Partij), Insulinde, ISDV yang kemudian menjadi PKI (Partai Komunis Indonesia), dan lain sebagainya. Harus dicatat peran sentral SI – terutama di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto – sebagai organisasi mainstream tempat para pemimpin pergerakan menempa diri. Sebagian besar para pemimpin organisasi-organisasi pergerakan yang ada adalah kader, anggota, bahkan ketua cabang dari SI.
Benih-benih nasionalisme ini muncul dari dalam organisasi-organisasi pergerakan yang dipimpin oleh para pemimpin yang sebagian besar adalah pribumi. Benih nasionalisme tersebut mulai ditebarkan dengan isu solidaritas bumiputera untuk keadaan yang lebih baik. Senjata utama yang digunakan oleh organisasi pergerakan tersebut adalah surat kabar dan vergadering (musyawarah/pertemuan politik). Hal tersebut sangat jelas terlihat dari tulisan-tulisan di surat kabar setiap organisasi pergerakan seperti surat kabar Oetoesan Hindia (SI Surabaya), Sinar Djawa (SI Semarang), De Expres (surat kabar IP) dan lain-lain. Vergadering-vergadering yang selalu dipadati oleh rakyat adalah yang selalu dilakukan oleh SI. Para pemimpin SI dan pemimpin-pemimpin organisasi pergerakan memimpin rakyat dengan bahasa tulisan maupun lisan, dan mereka berhasil memobilisasi massa rakyat baik yang dapat membaca ataupun yang buta huruf (Shiraishi: 81). Surat kabar sebagai media komunikasi cetak menjadi alat propaganda pemimpin pergerakan untuk menyatukan seluruh elemen rakyat, menumbuhkan perasaan senasib yang ditindas dan berjuang bersama melawan penjajah.
Ben Anderson (2001: 66-67) mengungkapkan bahwa media cetak membentuk kesadaran nasional melalui tiga cara. Pertama dan terutama, media-media cetak menciptakan ajang pertukaran dan komunikasi terunifikasi antara bahasa asli (bahasa ibu) dengan bahasa latin. Bahasa yang dipakai oleh media cetak menghubungkan para pembacanya satu sama lain, lantas mulai membentuk embrio komunitas yang dibayangkan secara nasional dalam ketidakkasatmataan yang tampak (visible invisibility), sekular, partikuler. Kedua, kapitalisme cetak memberi kepastian baru kepada bahasa, yang dalam jangka panjang membantu membangun citra kepurbaan yang begitu penting bagi ide subjektif tentang bangsa. Ketiga, kapitalisme cetak menciptakan bahasa kekuasaan yang jenisnya berlainan dengan bahasa-bahasa ibu (bahasa asli) yang dipakai dalam urusan-urusan administrasi sebelumnya. Terdapat “persaingan” antara logat-logat yang banyak dan beragam untuk bisa dipakai sebagai “bahasa resmi” media cetak tersebut. Logat-logat tertentu yang lebih mendekati bahasa media cetak tersebut akan mendominasi bentuk akhir bahasa media cetak itu. Di Indonesia bahasa Melayu menjadi bahasa “resmi” yang dipakai oleh media cetak dan senyatanya mampu mendominasi bahasa-bahasa asli ataupun logat-logat yang beragam, dan ternyata diterima sebagai bahasa persatuan.
Surat kabar mempunyai posisi sentral dalam membentuk kesadaran rakyat Indonesia mengenai kebangsaan (nasionalisme). Bahasa Melayu menjadi lingua franca di kalangan para pemimpin rakyat. Tulisan dan pidato-pidato para pemimpin bangsa ditulis dalam bahasa melayu (Indonesia) sehingga tidak mengisyaratkan primordialisme suku tertentu. Bahasa Melayu (Indonesia) menjadi bahasa persatuan di kalangan rakyat jajahan Hindia Belanda, bahkan dicetuskan dalam Sumpah Pemuda[1] untuk selalu menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Salah satu tulisan yang paling radikal dan mengecam pemerintah Hindia Belanda saat itu adalah tulisan dari Soewardi, yang dibuat dalam surat kabar De Express dengan judul “Als Ik een Nederlander was” (seandainya aku orang Belanda) dalam rangka memperingat perayaan seratus tahun kemerdekaan Belanda. Tulisan ini dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia (Melayu) dan disebarkan secara luas dalam berbagai surat kabar lainnya, sehingga berbuah diasingkannya Soewardi bersama Tjipto dan Douwes Dekker dari Hindia Belanda, karena memuat kritik pedas terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Belanda terhadap rakyat nusantara.
Nasionalisme sekarang ini sangat jauh berbeda dengan nasionalisme yang tumbuh pada zaman pergerakan. Pada zaman pergerakan seluruh rakyat disatukan oleh perasaan senasib sebagai bangsa terjajah dan berjuang untuk mengusir penjajah untuk mencapai kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Nasionalisme dalam pengertian sekarang adalah nasionalisme menurut versi penguasa atau sekelompok pemilik modal tertentu. Nasionalisme yang seperti ini adalah nasionalisme yang tidak memihak rakyat, buta akan kepentingan rakyat, melainkan kepentingan pribadi atau kelompoknya yang diutamakan. Tidak jarang untuk mewujudkan nasionalisme menurut versi mereka, para penguasa menggunakan cara-cara represif menekan rakyat dengan dalih untuk mewujudkan rust en orde atau semacamnya.
Nasionalisme sekarang ini tidak bisa lepas dengan kemajuan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai macam ideologi, doktrin dan pemahaman dapat diakses oleh seluruh rakyat melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Segala isme tersebut bisa saja sesuai dengan ideologi bangsa kita, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bertentangan dengan pemerintah. Informasi-informasi yang berupa isme, paham, ideologi dan sebagainya dari berbagai media massa tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman (alternatif) kepada rakyat disamping dari sumber “resmi” yang dapat diakses. Informasi yang tidak sesuai dengan versi negara akan selalu diupayakan untuk ditiadakan, ditindas karena akan menimbulkan resistensi terhadap pemerintahan yang berdaulat. Goenawan Mohamad (1999: 216) mengungkapkan bahwa terdapat dua cara pemerintah untuk mengontrol arus informasi yaitu dengan mengontrol media massa dan membuat informasi versi sendiri. Untuk mewujudkan dua hal ini, disebutkan pemerintah tidak segan-segan membredel, menutup, atau menghentikan media massa yang berseberangan dengan pemerintah. Kasus yang terkenal di Indonesia adalah pembredelan media cetak seperti Tempo, Detik dan Editor beberapa tahun lalu.
Tindakan represif pemerintah terhadap media massa sekarang ini tidak menunjukkan gejala seperti sebelumnya. Pemerintah seolah lebih persuasif dan kompromistis karena menyadari rakyat akan bereaksi melawan yang buntutnya akan merugikan pemerintah sendiri. Salah satu “langkah cerdik” pemerintah untuk mengontrol arus informasi dari media massa adalah dengan menggandeng para konglomerat, borjuis, atau pemilik modal. Pemerintah ikut “bermain” dalam bisnis media massa melalui konglomerat pemilik modal yang juga merupakan pemilik media massa tersebut. Tentu saja nantinya dengan kontrak-kontrak politik antara pemerintah dengan pemilik media ini yang hanya menguntungkan kedua belah pihak. Tidak heran apabila informasi-informasi yang ada adalah “pesanan” pemerintah, sedangkan keuntungan pemilik modal disini mungkin terkait dengan kemudahan birokrasi, perlindungan aset-aset, ataupun oplah atau rating yang tentu saja meningkatkan keuntungan mereka secara materi.
Media massa selalu tidak lepas dari kepentingan para penguasa (pemerintah) dan pemilik modal atau kaum borjuasi. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan dibalik keberadaan media massa, kepentingan tersebut adalah informasi yang dimuat dalam media massa. Yasraf Amir Piliang (2004: 133) mengemukakan bahwa dalam perkembangan media mutakhir ini, setidaknya terdapat dua kepentingan utama dibalik media, yaitu kepentingan ekonomi (economic interest) dan kepentingan kekuasaan (power interest), yang membentuk isi media (media content), informasi yang disajikan, dan makna yang ditawarkan. Ditambahkan pula olehnya bahwa terdapat kepentingan publik yang terdapat diantara dua kepentingan utama tersebut yang ironisnya justru terabaikan.
Setiap warga negara atau masyarakat harusnya mampu mengontrol atau menentukan informasi di wilayah publik (public sphere) yang mereka miliki. Habermas mengungkapkan bahwa terdapat tiga bentuk kepentingan atau otoritas yang terkait dengan ruang publik, yaitu : kepentingan kaum borjuis, intelektual dan publik itu sendiri. Tiga kepentingan tersebut berlawanan dengan negara atau pemerintah (state), karena negara berkewajiban untuk menyediakan ruang publik sedang tiga hal sebelumnya berkepentingan terhadap ruang publik (dalam Piliang, 2005: 3). Namun sejatinya yang menyolok adalah ketidakberdayaan ruang publik itu sendiri, karena semua pihak memanfaatkan dan mengeksploitasi keberadaan ruang publik tersebut.
Media massa ketika dikuasai oleh pemerintah (negara) maka akan menjadi kendaraan politik para penguasa. Informasi yang ada hanyalah untuk kepentingan kelanggengan kekuasaan. Sebaliknya ketika media dikontrol oleh kaum borjuis maka yang terjadi adalah konglomerasi media, informasi yang ada hanyalah untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya berdasar atas prinsip kapitalisme.
Kepentingan ekonomi (economic interest) dan kepentingan kekuasaan (power interest) yang terdapat di media massa salah satunya tercermin dari keberadaan media massa di Indonesia, yang lebih cenderung memberitakan hal-hal terkait dengan kekuasaan; mengenai para tokoh-tokoh dan artis-artis ibukota (public figures) ataupun peristiwa yang terjadi di pusat. Sebaliknya daerah kurang mendapat sorotan media, seolah hanya menjadi pelengkap isi pemberitaan di media massa. Kurangnya pemberitaan media mengenai daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan mendorong warga yang ada di daerah terkadang membuat “sensasi” untuk bisa mendapat perhatian media. Sensasi yang dilakukan oleh warga di daerah-daerah tidak sedikit cenderung kriminal, tabu, bahkan anarkis. Anehnya, media kita pun menyukai pemberitaan yang semacam itu. Pusat harusnya peka dengan hal tersebut, karena daerah dengan segala kekurangan yang ada membutuhkan perhatian yang layak dari pusat
Kurangnya perhatian pusat terhadap daerah, sedangkan eksploitasi sumber daya alam daerah terus menerus dilakukan oleh pusat, tanpa adanya pembagian yang memuaskan daerah akan memicu konflik yang menjurus kepada desintegrasi bangsa. Konflik-konflik yang muncul banyak di daerah sangat memungkinkan untuk desintegrasi bangsa yang sungguh mengancam nasionalisme. Pada masa-masa awal kemerdekaan, sekitar tahun 1957 sampai awal tahun 1960-an, banyak terjadi desintegrasi bangsa yang bermula dari ketidakpuasan daerah atas pemerintah pusat. Desintegrasi yang tercetus lewat aksi-aksi sepihak merupakan upaya daerah untuk menarik perhatian pusat agar diakui eksistensinya, bukan sekedar minoritas yang tanpa arti.
Representasi diri (self representation) oleh daerah dan individu-individu di daerah merujuk kepada sikap apatis terhadap perlakuan pusat yang dianggap tidak adil, korup, dan sewenang-wenang. Ketidakpercayaan terhadap pusat dan orang-orang yang berkuasa bisa dilirik dari pengalaman historis masa lalu, sehingga bukan sekedar letupan pergolakan insidental semata. Selayaknya pusat lebih bijak untuk tidak menganaktirikan daerah, sehingga tidak ada lagi atau minimal berkurang porsi anarkisme dan hal-hal “rendah” yang sensasional di media, yang dilakukan daerah dan orang-orangnya hanya untuk menarik perhatian pusat (Akhriyadi Sofian).
Referensi
Anderson, Benedict. 2001. Imagined Community Komunitas-Komunitas Terbayang. Yogyakarta: Insist.
Mohamad, Goenawan. 1999. Menyalakan Lilin Dalam Kegelapan. Dalam Wardaya, F.X.Baskara T (editor). Mencari Demokrasi. Jakarta: ISAI.
Piliang, Yasraf Amir. 2004. Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika. Yogyakarta: Jalasutra.
_______ 2005. Minimalisme Ruang Publik: Budaya Publik di dalam Abad Informasi. Dalam Wibowo, Sunaryo Hadi (editor). Republik Tanpa Ruang Publik. Yogyakarta: IRE Press.
Shiraishi, Takashi. 1997. Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912-1926. Jakarta: Grafiti.
Stoddard, Lothrop. 1966. Pasang Naik Kulit Berwarna. Jakarta: Kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan.
[1] Isi Sumpah Pemuda mengenai bahasa Indonesia diselewengkan oleh Pemerintah. Sebenarnya hanya pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bukan sebagai satu-satunya bahasa, sehingga bisa meminggirkan atau menolak keberadaan kelompok minoritas lain seperti Cina, yang merupakan WNI tetapi mungkin tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian mereka.

HOLLYWOOD DAN AMERIKA
Tulisan ini saya ambil dari tugas mata kuliah media dan mediasi yang terkait dengan fenomena Hollywood dan komunikasi interpersonal melalui film-film buatan Hollywood.
Tujuan dari studi tentang Hollywood adalah untuk memahami dan menginterpretasikan keberadaan Hollywood itu sendiri, hubungannya dengan mimpi-mimpi yang dibuat dan dengan masyarakat kita. Pembahasan mengenai Hollywood ini dimulai dengan melihat film sebagai sebuah institusi penting dalam masyarakat. Film berperan sebagai sarana untuk memanipulasi masyarakat karena merupakan bagian dari komunikasi massa. Hal ini dianggap sebagai sebuah ciri yang unik dari kehidupan modern.
Di era tekhnologi sekarang ini, pelarian dari kegelisahan kepada film banyak dilakukan oleh orang. Sebagian orang menganggap konotasi pelarian tersebut sebagai sesuatu yang baik, namun tidak sedikit juga orang menganggapnya sesuatu yang buruk. Terlepas dari penilaian baik dan buruk, Hollywood mampu menyediakan fantasi dan mimpi-mimpi yang terdapat dalam film tersebut, yang menjadi masalah adalah apakah mimpi yang ditawarkan oleh Hollywood tersebut produktif atau tidak, ataupun audiens alias pemirsa secara psikologis kaya atau miskin.
Film mampu mengkonstruksi pengalaman-pengalaman yang pernah dialami pemirsa melalui tayangan yang diperankan oleh orang lain, dan menyajikan permasalahan-permasalahan umum masyarakat ke dalam situasi yang lebih spesifik dan personal. Termasuk bagi orang yang tidak mengenal lingkungan di luar lingkungannya, film mampu memberikan gambaran tentang orang asing, lebih jauh lagi lewat produksi-produksi filmnya Hollywood mampu memberikan gambaran kepada orang atau pemirsa tentang orang Amerika dan Amerika itu sendiri.
Berbicara mengenai Hollywood dan film-film yang diproduksinya sudah pasti tidak lepas dari wacana komunikasi massa. Komunikasi merupakan proses pengiriman pesan dari sebuah sumber kepada penerima. Proses komunikasi ini digambarkan dalam sebuah model S-M-C-R-E yang mana S (source) berarti sumber pesan, M (message) adalah pesan itu sendiri, C (channel) adalah saluran yang dipakai untuk mengirimkan pesan, R (receiver) berarti penerima pesan dan E (effects) pengaruh-pengaruh yang dtimbulkan (Rogers&Shoemaker, 1971 : 11). Hollywood tidak lepas dari proses komunikasi yang digambarkan dalam model diatas dimana Hollywood itu sendiri sebagai sumber (source) pesan, sedang pesan (message) yang dikirimkan itu adalah isu-isu tertentu, dan pengiriman pesan itu melalui saluran-saluran komunikasi (channels) berupa film, kepada penerima (receiver) yakni penonton dan nantinya akan menimbulkan pengaruh-pengaruh (effects).
Dalam tulisan Powdermaker ini, sama sekali tidak dibahas mengenai keberadaan film itu sebagai sebuah fungsi entertainment terhadap audiens atau penonton. Padahal jelas-jelas diakui oleh penulis bahwa film yang diproduksi oleh Hollywood merupakan tempat pelarian orang yang mengalami kegelisahan dengan tawaran fantasi atau mimpi yang dihadirkan dalam film. Kenapa orang yang mengalami kegelisahan dalam kehidupan (modern) dewasa ini seolah menemukan obat penawar yang ampuh atas kondisi psikologisnya dalam film?
Fungsi entertainment dari film sebagai sebuah media massa adalah salah satu fungsi komunikasi massa yang dicetuskan oleh Charles Wright sebagai fungsi tambahan dari teori yang dicetuskan oleh Harold Lasswell. Harold Lasswell menyebut bahwa terdapat tiga fungsi dari komunikasi massa. Fungsi surveillance, yaitu kemampuan media massa memberikan informasi mengenai lingkungan kita. Fungsi lainnya adalah fungsi correlation, yaitu kemampuan media massa untuk memberikan alternatif atau pilihan atas penyelesaian masalah yang ada di masyarakat. Fungsi yang terakhir adalah fungsi transmission, yaitu kemampuan media massa untuk menyebarkan atau mensosialisasikan nilai-nilai tertentu ke masyarakat (Shoemaker dan Resse, 1991 :28-29 dalam Fajar Junaedi, 2005 : 1-2). Dalam fungsi entertainment ini penonton film bisa (seolah) melupakan kegelisahan yang dihadapi. Penonton butuh hiburan, meskipun hiburan yang disajikan terkadang muluk-muluk, irasional bahkan fiktif sekalipun.
Melalui film yang diproduksi Hollywood mampu memberikan solusi atas kegelisahan yang dialami oleh orang-orang yang menonton. Dari ini kita bisa mengetahui bahwa Hollywood telah melakukan suatu proses komunikasi massa yang menurut Debra Spitulnik (1993 : 295) terdiri dari tiga tahapan yaitu memproduksi pesan, menyebarkan pesan, dan penerimaan pesan. Model komunikasi massa yang dijalankan oleh Hollywood terhadap penonton adalah model komunikasi searah atau linear. Model komunikasi linear ini hanya menempatkan penonton sebagai individu-individu yang pasif dalam proses komunikasi massa yang terjadi sebagaimana posisi penonton terhadap Hollywood lewat film-filmnya. Penonton memang cenderung merasa nyaman dengan komunikasi searah yang dijalankan oleh Hollywood karena hiburan yang ditawarkan itu menjadi obat untuk kegelisahan mereka. Model komunikasi linear ini mungkin tidak jauh berbeda dengan model one step flow yang diperkenalkan oleh Troldahl untuk menyebut proses penyebaran komunikasi yang langsung kepada audiens (penonton). Model ini merupakan penyempurnaan model jarum suntik dimana pesan yang disampaikan tidak sampai secara berbarengan kepada audiens dan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan juga tidak sama terhadap audiens (Troldahl, 1967 dalam Rogers&Shoemaker, 1971 : 208).
Secara signifikan Spitulnik dibagian lain dari tulisannya (1993 : 297) menjelaskan bahwa model komunikasi massa yang searah ini sudah mengalami penggerusan atau erosi karena adanya pendekatan gabungan dari semiotika dan linguistik terutama dalam proses penyebaran pesan. Audiens bukan lagi pihak yang pasif melainkan individu-individu aktif yang menerjemahkan pesan sehingga pesan itu nantinya diterima, ditolak atau dilawan berdasar atas posisi klas sosial mereka dalam masyarakat. Hal tersebut berbeda dengan hubungan yang terjalin antara Hollywood dengan penonton yang memang bersifat linear, dan uniknya meskipun sudah banyak pihak meyakini model komunikasi yang searah ini sudah tidak layak lagi karena mengindikasikan eksploitasi yang dilakukan terhadap audiens, toh penonton yang notabene sebagai pihak yang dieksploitasi tetap menikmati film-film yang dibuat Hollywood. Mimpi, fantasi, isi film yang menghibur mampu membuat penonton hanya melakukan proses konformitas, yaitu menerima dan mengkonsumsi segala yang ditawarkan oleh Hollywood. Memang inilah yang diinginkan oleh pemirsa. Setidaknya dengan menonton film, mereka bisa lari dari kegelisahan atau bahkan menjadi solusi terbaik atas permasalahan hidup (modern) yang mereka hadapi.
Banyak faktor-faktor lain yang berkontribusi kepada kegelisahan manusia modern. Kebingungan dan kegelisahan di Hollywood jauh kebih banyak daripada masyarakat yang ada di sekitarnya. Bahkan dalam periode kejayaan dimana keuntungan atau profit sangat banyak jauh melampaui kegiatan bisnis lainnya, namun tetap saja orang-orang menjadi ketakutan. Ketika pasar luar negeri berkurang, harga produksi semakin meningkat, termasuk adanya persaingan dengan film-film Eropa, ataupun adanya perubahan citarasa film boxoffice, mengakibatkan ketakutan semakin beralih ke arah kepanikan. Studio-studio tidak lagi bisa meraup keuntungan sampai seratus persen. Meskipun kondisi seperti ini diketahui masyarakat luas, namun setiap orang masih senang akan fantasi dan impian-impian untuk dirinya sendiri yang bisa didapat dalam film-film yang lucunya umumnya juga selalu menawarkan happy ending di setiap akhir film. Hal ini juga mengesankan bahwa para pembuat film hanya bisa membuat film dengan happy ending padahal jelas-jelas banyak macam ending dari film, meskipun demikian para penikmat penikmat film lebih suka film yang berakhir dengan happy ending. Bahkan solusi untuk permasalahan ending film ini meski jelas-jelas terkadang tidak realistik menjadi menyenangkan dan menghibur.
Aktifitas yang kompulsif dan hingar bingar merupakan salah satu ciri dari banyak karakteristik yang dimiliki oleh Hollywood. Karakteristik lainnya adalah evaluasi. Evaluasi ini tidak hanya menyangkut benda namun termasuk juga orang, yaitu seberapa banyak yang mereka belanjakan. Hal tersebut terefleksi dalam ide pembuatan film. Semakin banyak budget atau biaya yang dikeluarkan untuk membuat film maka akan semakin bagus film tersebut. Memang demikian tipe pemikiran yang umum di Hollywood yang meyakini korelasi antara nilai film dengan budget yang dipakai untuk biaya produksi. Semakin banyak biaya semakin menambah keyakinan studio untuk merasa lebih sukses, oleh karena itu biaya tinggi dan mahal merupakan salah satu cara untuk mengurangi kegelisahan atau kekhwatiran.
Konsep mengenai peradaban bisnis di Hollywood dibawa menuju arah yang ekstrim. Kepemilikan jauh lebih penting daripada manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Manusia harus berjuang keras untuk menunjukkan eksistensinya. Jelas sekali siapa yang menjadi pahlawan di Hollywood, yaitu mereka yang mempunyai kekayaan yang melimpah. Anehnya, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan gambaran yang ada di film-film Hollywood. Hartawan yang kaya hampir selalu digambarkan sebagai seorang penjahat sedang pahlawan adalah orang yang berbuat baik. Pahlawan mungkin saja seorang yang kaya, namun kekayaan mereka tidak memberi mereka status. Dalam film sering ditampilkan seorang gadis kaya yang melarikan diri bersama seorang pahlawan yang dicintainya yang notabene miskin. Hollywood lebih menampilkan cerita cinta yang sentimentil, seolah cinta itu jauh lebih penting daripada kekayaan. Kenyataanya, sebagian besar karakter di dalam film hidup dalam kemewahan yang sangat bertolak belakang dengan perannya di dalam film. Kita bisa berspekulasi mengenai hal ini bahwa memang terdapat penyimpangan motif-motif ekonomi yang lazim terjadi di masyarakat kita. Hal ini juga berarti bahwa penyimpangan tersebut disebabkan oleh sikap dan tujuan ambivalen dari para eksekutif film tersebut. Sebagaimana juga aktor, para eksektuif tersebut tidak benar-benar terpengaruh oleh nilai-nilai konflik di masyarakat. Atau mereka berpendapat bahwa motif-motif ekonomi yang dimainkan dalam film memang diharapkan oleh pemirsa. Apapun alasannya, Hollywood merepresentasikan sebuah karikatur dan lebih mengembangkan motif-motif bisnis dan kepentingan masyarakat, sementara film itu sendiri secara konsisten di bawah permainan karakteristik yang sama.
Di Hollywood tidak terdapat kebebasan bagi setiap orang untuk memilih tujuan-tujuan hidup yang diinginkan karena apapun peran dari seseorang tujuannya sudah pasti dan selalu bisnis. Di Hollywood, uang lebih penting daripada manusia. Hollywood merupakan representasi sebuah totalitarianisme. Ekonomi lebih dijadikan sebagai dasar daripada politik namun filosofinya sama dengan negara-negara totaliter. Konsep manusia sebagai makhluk yang pasif dimanipulasikan dan disebarluaskan kepada mereka yang bekerja untuk studio, ke arah hubungan sosial dan personal, kepada pemirsa, dan kepada karakter-karakter yang ada di dalam film. Konsep totalitarian manusia tidak hanya terbatas pada hubungan-hubungan antar manusia di Hollywood, namun terefleksikan juga di dalam film. Kebanyakan karakter-karakter di film, entah itu pahlawan atau penjahat bersikap pasif terhadap siapa hal-hal tersebut terjadi secara aksidental. Konsep totalitarian ini juga meluas kepada pemirsa yang mana emosi-emosi dan kegelisahan mereka dieksploitasi untuk meraup keuntungan materi. Selayaknya diktator yang mengeksploitasi masyarakat dengan alasan untuk kebaikan masyarakat itu sendiri, demikian pula seorang produser film beranggapan bahwa mereka hanya memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat (Akhriyadi Sofian).
Pustaka Tambahan
Junaedi, Fajar. 2005. Teori Hasil Kebudayaan. Google.
Rogers, Everett M with Shoemaker F. Floyd. 1971. Communication of Innovation. A Cross Cultural Approach. The Free Press : New York.
Spitulnik, Debra. 1993. Anthropology and Mass Media in Annual Review of Anthropology. Volume 22, page 293-315.

sapi untuk di-lambang

ternak sapi yang dimiliki oleh semua penduduk dukuh Rowo berfungsi sebagai tabungan hari esok mereka. di Rowo sapi tidak dipakai untuk membajak sawah,sapi hanya dipelihara untuk kemudian kalau sudah besar "dilambang".dilambang merupakan istilah penduduk setempat menyebut transaksi jual beli(barter)sapi dengan ternak (sapi)yang lain tapi yang lebih kecil dan dengan tambahan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut.mereka pun mendapatkan uang dari hasil melambang ternak-ternak sapi tersebut.mereka melambang ternak-ternak sapi yang mereka miliki biasanya ketika mereka benar-benar membutuhkan uang baik untuk ongkos kesehatan (biasanya melahirkan),membayar keperluaan sekolah,keperluan rumah tangga dan lain sebagainya.sapi-sapi baru yang mereka dapatkan dari hasil melambang sapi lama kemudian mereka pelihara lagi seperti sebelumnya untuk nantinya dilambang juga di kemudian hari.ternak-ternak sapi di Rowo hanya dipelihara,tidak dipakai untuk membajak sawah karena terkait dengan kondisi lanskap persawahan rowo yang landai,agak berbeda memang dengan dukuh-dukuh lain yang ada di Tlogopakis...

cool kan..

inilah para rowoers,yang selalu bergaya di setiap kesempatan.kita ga peduli dimanapun tempat kita berada,sing penting kompak,kebersamaan n surely happy duonks!dua pemuda yang merupakan para tetua yang selalu dianggap "tua"dari perspesktif usia.namun,para remaja putri itu pun secara tidak langsung mengakui(mereka tidak pernah mengakui secara berterang)bahwa kita berdua selalu berjiwa muda.soalnya kalo ga da kita,suasana mbosenin kata mereka meskipun kita juga kadang2 wagu,culun, apalagi dengan hal2 yg sifatnya "kekinian" terutama si team leader,hehehe...anyway,iam myself really gonna miss all the stupid time we spent together guys..we coloured rowo with our presence that time..all the people become cheer up..honestly they're all so great,so friendly,so welcome,so helpful,so altruistic,so wonderful...we're really gonna miss all the stupid lovely memories we carved in every single step we walked on,every single view we loved to see,every single word we heard from the polite people,every single food we had there...fantastic!!!!

rumah penduduk rowo

disamping adalah gambaran sebuah rumah penduduk Rowo.sebagian besar rumah penduduk di Rowo seperti ini.tapi memang sekarang sudah ada beberapa rumah yang telah dibangun permanen.rumah tradisional di Rowo terbuat dari papan (tidak halus) yang dibentuk sedemikian rupa untuk mengganti dinding.lantainya umumnya masih berupa tanah yang juga tidak rata.ada yang sudah memakai semen,namun masih sangat terlihat campuran tanahnya lebih banyak dari semen.atap pun umumnya dari alang-alang atau rumbia,tapi seperti digambar sudah ada yang dibuat dari seng bercampur rumbia.halaman rumah mereka tidak dipagar sepenuhnya,dan biasanya ditumbuhi oleh bunga,tanaman yang menyerupai alang-alang.halaman pun masih banyak berupa tanah dan batu yang disusun sedemikian rupa atau tidak rapi,pun di halaman dibuat jemuran untuk menjemur pakain.rata-rata penduduk di Rowo juga mempunyai ternak (sapi,kerbau) yang ditempatkan di dalam kandang yang dibangun di samping rumah.selang-selang saluran air terlihat di halaman untuk menyalurkan air dari sumber mata air untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari oleh seluruh keluarga.
kalau sempat melihat ke dalam rumah,rumah pasti terbagi atau tersekat dalam beberapa ruangan seperti rumah biasanya.uniknya dapur mempunyai tiga tunggu perapian yang masih memerlukan kayu untuk bahan bakarnya.di atas tunggku tersebut dibuat para untuk menaruh atau menyimpan beberapa hasil-hasil panen seperti beras,jagung.tungku api umumya dibiarkan selalu menyala(ada baranya)setiap hari-sehari semalam,yang berfungsi untuk menjaga kualitas hasil pertanian yang ditaruh di para,pun untuk menghindari kelembaban yang berlebih yang mungkin terjadi di rumah karena kondisi udara yang dingin.selain itu juga agar jamur tidak mudah tumbuh di rumah atau sekitarnya yang bisa membuat lapuk bangunan rumah,pun untuk mengusir nyamuk.anehnya memang,selama tidak di sana memang tidak pernah terasa ada nyamuk yang menggigit...